SAYA terkejut bukan kepalang, setelah mengetahui adanya anggaran sebesar Rp 8,4 miliar per tahun untuk pemeliharaan website DPR RI. Malah, ada biaya sebesar Rp 1,3 miliar pada tahun 2010 yang ditujukan untuk biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id.
Lho, apa bedanya website dan situs DPR? Memangnya ada dua website DPR?
Pertanyaan tersebut muncul dipikiran saya setelah membaca berita ‘Miliaran Rupiah untuk IT DPR’. Isinya adalah komentar dari Mas Roy. Tapi ini bukan Mas Roy Suryo yang ngumbar janji bakal bongkar data IT DPR. Di tulisan yang saya ulas ini adalah berita Mas Roy Salam, Peneliti dari Indonesia Budget Centre (IBC), konon punya data dari Sekretariat Jenderal DPR.
Menurut Roy Salam, terdapat pula pos anggaran pengembangan sistem informasi (IT) dengan total anggaran Rp 9,35 miliar. Pecahan dari anggaran ini adalah:
1. Pembangunan dan pengembangan IT:
- belanja honor Rp 491,73 juta
- belanja barang operasional Rp 206,25 juta
- belanja bahan Rp 174,24 juta
2. Seminar dan lokakarya:
- anggaran biaya perjalanan dinas dalam negeri Rp 35,38 juta
- perjalanan dinas luar negeri Rp 226,35 juta
- belanja jasa Rp 207 juta
- belanja barang Rp 7,92 juta
- belanja modal, peralatan, dan mesin Rp 6,6 miliar
- belanja modal fisik lainnya Rp 1,34 miliar
Wow, ini angka fantastis untuk pengembangan IT parlemen di dunia! Mungkin baru di Indonesia yang memiliki anggaran demikian besar. Yang saya tahu, pengembangan IT dan website di luar negeri tak memakan biaya yang besar. Kecuali IT militer dan lingkungan istana yang bisa jadi membutuhkan penanganan khusus.
Bisa jadi, data ini tak terbongkar jika tak ada insiden komisi8@yahoo.com saat studi banding rombongan Anggota DPR di Australia beberapa waktu lalu. Di tulisan saya sebelumnya, saya menyebut ‘2.301 Orang Pintar dan 16 Orang Tolol’. Ternyata, banyak anggota Dewan yang tak memiliki surat elektronik email resmi dari DPR. Yang jelas, mata publik kini terbuka lebar, betapa borosnya dana yang dikelola dan dimainkan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat.
Saya pernah berurusan dengan penanganan website kantor, dan biayanya ternyata tak mencapai puluhan juta. Apalagi di zaman canggih begini, perusahaan di Jakarta tak perlu membeli perangkat komputer server yang harganya termurah mencapai Rp 15 juta. Cukup dengan sewa server yang ditanani oleh perusahaan IT dan sewa tenaga operasional IT, website tetap aman. Email pun terjamin aman kerahasiaannya.
Entah karena tak paham IT atau justru malah terlalu pintar terhadap manfaat IT, angka fantastis itu muncul dalam anggaran DPR tahun 2010. Mudah-mudahan, kalangan DPR bisa sadar jika mengetahui adanya kekeliruan tersebut. Dan untuk tim audit BPK, semoga di masa yang akan datang lebih teliti lagi memeriksa alokasi keuangan dan mengecek langsung keberadaan barang atau jasa dimaksud.
Dan terakhir, semoga kasus dana anggaran IT DPR ini bisa dituntaskan secara proporsional. Jika ada yang bermain, silakan aparat penegak hukum bertindak. Dan jika memang karena keluguan kalangan DPR mengelola IT, ada baiknya mengaku saja. Tak perlu malu-malu belajar membuka website DPR dan mengirim email ke konstituen. Malah kalau boleh, sewaktu-waktu silakan teleconference saja ke luar negeri, tanpa harus studi banding yang biayanya lumayan mahal.
0 komentar:
Posting Komentar