Manado—Krisis energi listrik yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut), dinilai akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan roda pembangunan. Apabila krisis listrik tidak segera ditangaani dalam jangka pendek, maka dikhawatirkan menjadi preseden buruk Sulut di mata investor asing. Demikian dikatakan bakal calon wakil gubernur Jakson Kumaat (JAK) kepada pers di Manado (14/1), menanggapi masih terjadinya krisis listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Sulut di tahun 2010. ”Salah satu cara jitu adalah menghapus monopoli PLN. Sudah saatnya pengelolaan listrik diserahkan ke pihak swasta,” kata JAK yang maju ke Pilkada 2010 melalui kendaraan PDI Perjuangan. Menurut dia, hak monopoli PLN dalam mengelola energi listrik selama ini, sudah tidak lagi mampu menjawab perkembangan zaman dan teknologi ciptaan manusia. Monopoli PLN, katanya, juga menyebabkan pihak swasta mengalami kebuntuan dalam melakukan inovasi sumber energi baru, seperti yang berasal dari tata surya, uap, limbah dan angin. ”Sebenarnya banyak sumber energi yang berasal dari alam di tiap daerah. Jika hak monopoli PLN dicabut, maka pihak swasta bisa menciptakan inovasi baru sumber energi di setiap daerah,” ungkap JAK. Ia membantah anggapan, bahwa jika pengelolaan energi listrik diserahkan ke pasar, maka akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Justru dengan adanya peran serta pihak swasta di sektor kelistrikan, akan menciptakan tarif yang kompetitif. Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah harus cepat memberi kebijakan strategis untuk seluruh rakyat, agar nantinya tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemadaman bergilir yang selama ini dilakukan PLN, ujar JAK, telah mengganggu industri sektor riil di bidang perikanan, pertanian dan dunia usaha perkotaan. ”Pemerintah seharusnya menyiapkan program kerja jangka panjang untuk mengatasi krisis listrik. Bukan hanya puas dengan sosialisasi penghematan dan pemadaman secara bergilir,” kata Jackson. Di kesempatan terpisah, pengamat ekonomi Faisal Basri mendukung rencana swastanisasi energi listrik. Menurut dia, krisis listrik tak akan separah sekarang, jika pembangkit yang ada beroperasi optimal. Kuncinya, keberlanjutan pasokan energi primer yang murah (gas dan batu bara), pemanfaatan pembangkit swasta, serta pemeliharaan pembangkit dan jaringan transmisi. ”Sumber masalah di tangan pemerintah sebagai regulator. Pemerintah dan BP Migas perlu cepat bertindak agar kepastian segera hadir bagi pelaku di bidang kelistrikan,” kata Fasisal. (*)
0 komentar:
Posting Komentar